Tugas Bahasa Indonesia

TUGAS MAKALAH BAHASA INDONESIA TENTANG

GAMBARAN BAHASA INDONESIA DALAM UNDANG – UNDANG

 

Logo_unlam

 

 

Nama                                                   : DESY PURNAMA MELATI

Kelas                                                   : B

NIM                                                      : B1A015098

Dosen                                                   : Dana Aswadi, S.Pd, M.Pd

Mata Kuliah                                       : Bahasa Inonesia

 

 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN

FAKULTAS HUKUM TAHUN 2016

 

 

KATA PENGANTAR

 

Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayah buat kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik,  walaupun banyak menemui hambatan.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih banyak kepada : Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik, Dosen Mata kuliah Hukum serta rekan-rekan yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah ini.

Dan tak lupa penulis mengharapkan saran dan kiritk yang membangun untuk kesempurnaan makalah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang lebih dari pada yang diberikan, Amin

 

                             Banjarmasin, Mei 2016

                                                                                                                                                      Penulis

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah dikukuhkan saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Cikal bakal bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia yang kita beri status sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional dan bahasa negara, berasal dari bahasa Melayu, yakni salah satu bahasa daerah di Nusantara.

Secara garis besar, Arifin dan Tasai (2002) mengemukakan empat faktor faktor penyebab bahasa melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut.

  • Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan
  • Bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, seperti dalam bahasa Jawa (ngoko, kromo) atau perbedaan bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa sunda (kasar, lemes)
  • Suku Jawa, suku Sunda, dan suku – suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
  • Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai kebudayaan dalam arti luas.

Secara umum fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas Nasional, alat perhubungan, alat pemersatu bangsa, alat pengantar dalam dunia pendidikan, sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi.

Secara khusus fungsi bahasa Indonesia adalah :

  • Mewujudkan seni,
  • mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari – hari,
  • mempelajari bahasa kuno dan mengeksploitasi IPTEK.

Dalam hukum bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan informasi. Namun bahasa Indonesia dalam hukum adalah bahasa Indonesia yang modern, maka dari itu penggunaannya harus tetap, terang, dan monosemantik.

Karakteristik bahasa Indonesia dalam hukum terletak pada :

  • Istilah
  • Komposisi
  • Gaya bahasa khusus yang maknanya juga khusus

Sedangkan dalam Undang – Undang bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara yang berfungsi sebagai jati diri bangsa, pengantar pendidikan, serta pemanfaatan IPTEK, seni, dan media massa.

 

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
Bagaimana gambaran bahasa Indonesia dalam Undang – Undang?

 

1.2 Tujuan Penulisan

Agar mahasiswa atau rekan sekalian dapat memahami poin – poin yang ada dalam Undang – Undang tentang gambaran bahasa Indonesia

 

1.3 Manfaat Penulisan

Mahasiswa mampu memahami materi tentang gambaran bahasa Indonesia dalam Undang – Undang

 

 

 

 

BAB II

2.1 Landasan Teori

  • Pasal 36 UUD 1945
  • Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang ”Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan” yang sudah ada sejak 9 Juli 2009.

 

 

 

 

BAB III

3.1 Pembahasan

Bahasa Indonesia diatur dalam UUD 1945 pada pasal 36 yaitu “Bahasa Negara ialah Bahasa   Indonesia”. Bersdasarkan funhsinya Bahasa Inodnesia dibagi menjadi 5 yaitu :

  • Ekspresif, maksudnya mengungkapkan gambaran, maksud, gagasasn, dan perasaaan.
  • Komunikasi, sebagai alat berinteraksi atau hubungan antara dua manusia dan sehinnga yang dimaksudkan dapat dimengerti.
  • Kontrol Sosial, misalnya tulisan dilarang membuang smapah sembarangan, Bahasa tersebut berfungsi sebagai pengatur atau pengontrol.
  • Adaptasi, bila kita berada di wilaayah atau daerah di luar ibu kota kita dapat menggunakan Bahasa Indonesia sebagai alat untuk adaptasi dengan lingkungan baru tersebut.
  • Integrasi, Bahasa daerah sangatlah beragam yang kemudian dapat dipersatukan oleh Bahasa Nasional yang dapat dipakai di seluruh Indonesia.

Dalam ketentuan umum Undang – Undang No. 24 Tahun 2009 tentang ”Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan” yang sudah ada sejak 9 juli 2009, Bahasa Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada PASAL 25 bagian kesatu tentang Bahasa Negara disebutkan bahwa :
(1)  Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-  Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.
(2)  Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
(3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

 

Pada pasal 26 bagia kedua tentang penggunaan Bahasa Indonesia : “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan”.

 

Pada pasal 27 bagian kedua tentang penggunaan Bahasa Indonesia : “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Penjelasan: Yang dimaksud “dokumen resmi negara” adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan”.

 

Pada pasal 28 bagian kedua tentang penggunaan Bahasa Indonesia : “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “pidato resmi” adalah pidato yang disampaikan dalam forum resmi oleh pejabat negara atau pemerintahan, kecuali forum resmi internasional di luar negeri yang menetapkan penggunaan bahasa tertentu”.

 

Pada pasal 29 bagian kedua tentang penggunaan Bahasa Indonesia :
(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
(2) Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
(3) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing.

 

Pada pasal 30 bagian kedua tentang penggunaan Bahasa Indonesia : “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan”.

 

Pada pasal 31 bagian kedua tentang penggunaan Bahasa Indonesia  “
(1)  Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang   melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.
(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Penjelasan: Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

 

Pada pasal 32 bagian kedua tentang penggunaan bahasas Indonesia :
(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.
(2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Penjelasan: Ayat (1) Yang dimaksud “bersifat nasional” adalah berskala antardaerah dan berdampak nasional. Ayat (2) Yang dimaksud “bersifat internasional” adalah berskala antar-bangsa dan berdampak internasional.

 

Pada pasal 33 bagian kedua tentang penggunaan bahasa Indonesia :
(1)  Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.
(2)  Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja swasta” adalah mencakup perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi Indonesia”.

 

Pada pasal 34 bagian kedua tentang penggunaan Bahasa Indonesia : “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan”.

 

Pasal 35 bagian kedua tentang pengguanaan bahasa Indonesia :
(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.
(2)  Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing”.

 

Pada pasal 36 bagian kedua tentang penggunaan Bahasa Indonesia :
(1)  Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.
(2)  Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.
(3)  Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
(4)  Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan”.

 

Pada pasal 37 bagian kedua tentang penggunaan Bahasa Indonesia :
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan”.

 

Pada pasal 38 bagian kedua tentang penggunaan Bahasa Indonesia :
(1)  Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.
(2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing”.

 

Pada pasal 39 bagian kedua tentang penggunaan Bahasa Indonesia :
(1)  Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa.
(2)  Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah  atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus”

 

Pada pasal 40 bagian kedua tentang penggunaan Bahasa Indonesia : “Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden”.

 

Pada pasal 41 bagian ketiga tentang Pengembangan, pembianaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia :
(1)   Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman.
(2)  Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penjelasan: Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pengembangan bahasa” adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang dimaksud dengan “pembinaan bahasa” adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan “pelindungan bahasa” adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya”.

 

Pada pasal 42 bagian ketiga tentang Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia :
(1)  Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
(2)  Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

 

Pada pasal 43 bagian ketiga tentang Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia :
(1)  Pemerintah dapat memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka peningkatan daya saing bangsa.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

 

Pada pasal 44 bagian keempat tentang Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi Bahasa internasional :
(1)  Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
(2)  Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penjelasan: Yang dimaksud “bahasa internasional” adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi antarbangsa.

 

Pada pasal 45 bagian keempat tentang Lembaga Kebahasaan : “Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

  • Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gambaran Bahasa Indonesia dalam Undang – Undang berkedudukan sebagai Bahasa resmi kenegaraan, penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan dan sebagai pengembangan kebudayaa nasional, ilmu, dan teknologi.

  • Saran

Agar dibuatnya Undang – Undang yang akan mengatur Bahasa Indonesia dalam penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga ada larangan ataupun ancaman serta sanksi untuk pihak yang menyalahgunakan Bahasa Indonesia.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Musaba, Zulkifli. 2005. Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa. Yogyakarta : CV. ASWAJA PRESSINDO

https://budiyonodion.wordpress.com/tag/undang-undang-kebahasaan-uu-242009/

http://rosepasca.blogspot.co.id/2012/09/bahasa-hukum.html

http://ariefristanto.blogspot.co.id/2010/10/kedudukan-bahasa-indonesia-berdasar-uud.html

http://www.bahasa.dalang.se/?p=126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s